DENPASAR – Dalam upaya memperkuat nilai integritas dan karakter aparatur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Interactive Talkshow bertajuk “Membangun Personal Character Berintegritas untuk Penguatan Pelayanan Publik: Strategis Teknis dalam Pendekatan Psikologis”, yang diselenggarakan secara hybrid terpusat dari Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum baik secara langsung maupun melalui daring.
Talkshow yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI ini menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Sekretaris Inspektorat Jenderal, Baroto; Kepala Biro SDM, Fajar Sulaeman Taman; serta Psikolog Klinis Dewasa, Shierlen Octavia. Mereka membahas secara mendalam pentingnya membangun integritas dan karakter pribadi ASN yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, turut hadir secara daring bersama seluruh jajaran Kanwil Bali.
Dalam sambutannya, Baroto menyampaikan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan. “Pelayanan publik tidak bisa hanya mengandalkan sistem atau regulasi. Nilai-nilai personal dan karakter SDM memiliki peran besar dalam menentukan kualitas pelayanan. Melalui kegiatan ini, kita ingin melihat dari sisi berbeda bagaimana nilai kebaikan dan integritas dapat terus digelorakan dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Sesi berikutnya diisi oleh Kepala Biro SDM, Fajar Sulaeman Taman, yang memaparkan tentang penguatan integritas melalui penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kemenkum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 31 Tahun 2025. Sementara itu, Psikolog Klinis Dewasa, Shierlen Octavia, memberikan sudut pandang psikologis mengenai strategi teknis membangun karakter berintegritas untuk memperkuat pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, menegaskan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai momentum reflektif bagi seluruh jajaran. “Integritas bukan sekadar nilai yang dihafalkan, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat pada setiap individu ASN. Melalui pemahaman psikologis dan pendekatan karakter, kita bisa memperkuat fondasi moral aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
Kegiatan yang ini ditutup dengan sesi interaktif dan tanya jawab antara narasumber dan peserta, baik secara langsung maupun melalui daring. Kanwil Kementerian Hukum Bali berkomitmen untuk terus menanamkan nilai-nilai integritas dan karakter berdaya saing tinggi dalam setiap aspek pelayanan publik, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang berkelanjutan. ***